MID A

Soal A mid perencanaan pembangunan (klo tdk salah ingat ka ji)

    1.       Pengertian perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan kawasan, perencanaan pembangunan daerah.

Jawab: perencanaan pembangunan wilayah adalah mengetahui & menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncotrollable yg relevan, memperkirakan faktor" pembatas, menetapkan tujuan & sasaran yg diperkirakan dpt dicapai, menetapkan lankah" utk mencapai tujuan tersebut, serta mmenetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yg akan dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan kawasan adalah perencanaan yg memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dgn keunggulan yg komparatif & kompetitif

Perencanaan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yg dimaksudkan utk melakukan pembaharuan menuju arah perkembangan yg lbh baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah& lingkungan.y dlm wilayah/daerah tertentu dgn memanfaatkan SD yg ada & harus memiliki orientasi yg bersifat menyeluruh.

    2.        Perbedaan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan kawasan dan perencanaan pembangunan daerah.

Jawab:  

    3.       Pengertian real PDB per kapita

Jawab: PDB adalah nilai pasar semua barang & jasa yg diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. PDB riil (atau disebut PDB atas dasar harga konstan) mengoreksi angka PDB nominal dgn memasukkan pengaruh dari harga.

    4.       –

    5.       Gambar instrumen perencanaan pembangunan daerah

Jawab: lihat gambar di galeri

    6.       Jelaskan secara berurutan pelita 1 sampai 6

Jawab:

-          PELITA 1 dimulai 1 april 1969-31 maret 1947

Pelita ini menekan pada rehabilitasi ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian & penyempurnaan sistem irigasi & transportasi. Hampir seluruh target di sektor produksi berhasil dicapai, bahkan produksi beras meningkat 25%. Tujuan pelita 1 adalah menaikkan taraf hidup rakyat & sekaligus meletakkan dasar-dasar yg kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya.

-          PELITA 2 berlangsung pada 1 april 1974-31 maret 1979

Pelita 2 menekankan pada peningkatan standar hidup bangsa indonesia. Tujuan tersebut diwujudkan dgn menyediakan pangan, sandang, dan papan yg lebih baik; meningkatkan pemerataan kesejahteraan; dan menyediakan lapangan kerja.

-          PELITA 3 dimulai 1 april 1979-31 maret 1984

Pelita ini menekankan pada sektor pertanian untuk mencapai swasemada pangan dan pemantapan industri yg mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi.

-          PELITA 4 dimulai 1 april 1984-31 maret 1989

Pelita ini menekankan pada sektor pertanian swasembada pangan sekaligus meningkatkan industri yg dapat memproduksi mesin-mesin untuk industri ringan maupun berat.

-          PELITA 5 dimulai 1 april 1989-31 maret 1994

Pelita ini menekankan pada sektor industri yg di dukung oleh pertumbuhan yg mantap di sektor pertanian

-          PELITA 6 dimulai 1 april 1994-31 maret 1999

Pelita 6 merupakan awal pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Pada tahap ini bangsa indonesia memasuki proses Tinggal Landas menuju terwujudnya masyarakat maju, adil dan mandiri. Pelita 6 menitikberatkan pada bidang ekonomi dgn keterkaitan antara industri & pertanian serta bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PERENCANAAN

Perencanaan (Sri Muliadi) merupakan proses pemikiran yang bijaksana dan rasional yang merupakan langkah awal manusia sebelum menentukan pilihan untuk melaksanakan sesuatu demi mecapai harapan hidupnya.

Perencanaan Pembangunan ( M.L Jhingan) pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan Pembangunan (Arthur W. Lewis) merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Dasar Perencanaan :

1.      pembangunan nasional

2.      kebijaksanaan pembangunan

3.      orientasi pembangunan

4.      kewenangan pengolaan dana pembangunan

5.      mekanisme penyaluran dana pembangunan

6.      mekanisme perencanaan pembangunan

7.      arah kebijaksanaan program pembangunan

Problematika Perencanaan :

1.      pemahaman ttg teori perencanaan pembangunan

2.      pemahaman ttg cakupan wilayah perencanaan

3.      pemahaman ttg bidang sektoral perencanaan

4.      pemahaman ttg subtansi dan ukuran perencanaan

5.      pemahaman ttg sumber atau bentuk pembiayaan pembangunan

6.      pemahaman ttg penyelenggaraan perencanaan

7.      pemahaman ttg bentuk rencana pembangunan

8.      pemahaman ttg rencanan pelaksanaan/ implementasi perencanaan pembangunan

9.      pemahaman ttg instrumen perencanaan

10.  pemahaman ttg pengambilan keputusan strategis

11.  pemahaman ttg alur perencanaan

12. pemahaman ttg pemantauan dan pengendalian

13.  pemahaman ttg evaluasi hasil perencanaan

14.  pemahaman ttg pengawasan pembangunan

Tujuan RPJP :

Dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan secara komprehensif 5 tahun kedepan yang digunakan untuk jadi acuan dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/restra SKPD.

Rencana Pembangunan Nasional dimulai dari RPJP kemudian RPJM yang berupa penjabaran visi misi presiden dan berpedoman kepada RPJPN.

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

LANDASAN HUKUM OTONOMI DAERAH

1. UUD 1945 PASAL 18
2. UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3. UU NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN  KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004

HAK , WEWENANGA DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT SESUAI DENAGN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

DAERAH OTONOM

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATSETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NKRI

TUJUAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO 32 TAHUN 2004

1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM
3. MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

   A.    WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

1. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. yustisi

e. moneter dan fiskal nasional

f. agama

            Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

lebih banyak pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan, berkisar pada pembuatan kebijakan, penetapan norma,standarisasi dan pembinaan & pengawasan

           

2. kewenangan pemerintah daerah

a. menyelenggarakam sendiri sebagian urusan pemerintahan

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah

c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas

d. urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan

            Berikut kewenangan/urusan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah :
Pasal 7 ayat (1) :
(1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamanan,peradilan,moneter dan fiskal,agama, serta kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan
tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan,sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

            Sedangkan kewenangan/urusandaerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah :
Pasal 10 ayat (1) :
(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam melakukan pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah, membedakan urusan yang bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi dan juga ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kabupaten/kota

Perbedaan wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

a.)Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

b. )Pemerintah pusat adalah induk dari pemerintahan,dimana "ia" mengatur masalah-masalah yang menyangkut keberlangsungan negara itu sendiri secara menyeluruh.
Sedangkan pemerintah daerah, "ia" bisa menjalankan otonomi seluas-luasnya,tetapi tidak untuk urusan pemerintahan. Yang oleh undang-undang,ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

c. )pemerintahan pusat bersifat independen..
sedangkan pemerintah daerah bersifat otonom..
otonom ; kewenagan yang luas untuk mengatur diri sendiri tapi tidak independen

d. )pusat pengatur seluruh daerah..
pemerintahan daerah. membantu kegiatan atau program dari pemerintah pusat

e. )Pemerintah pusat; mengatur kehidupan bernegara, berbangsa secara keseluruhan termasuk :
1. Mengatur tata cara pelaksanaan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah
2.Mengatur hubungan Internasional dan
3.Mengatur keberlangsungan hidup negara seperti perekonomian negara, pertahanan negara, penegakan hukum dan keadilan dll
Sedangkan pemerintah daerah ; melaksanakan pemerintahan di daerah/diwilayahnya berdasarkan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai peraturan dan UU yang berlaku dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, potensi daerah dan kondisi ekonomi daerah masing-masing berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat .sedangkan dalam pelaksanaannya pemerintahan pada daerah otonom (Prov/Kab/Kota) di laksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya
Pemerintah daerah wajib melaksanakan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan Perda yang ditetapkan pemerintah daerah tidak boleh bertentangan peraturan pemerintah pusat

B. HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

1. HUBUNGAN YANG BERSIFAT STRUKTURAL

            secara struktural , pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional.  pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem danprinsip NKRI.secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya  secara struktural kepala daerah kabupaten/ kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintah provinsi  dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi seluas luasnya

                                                                                                                                        

struktur pemerintahan berdasarkan uu no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

2. HUBUNGAN YANG BERSIFAT FUNGSIONAL

Rumitnya penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah minimnya instrumen pendudkung hubungan fungsional antara pusat dan daerah , kesulitan dan hambatan manajemen ini secara tidak langsung menggeroghoti pencapaian visi pemerintah pusat sehingga banyak sekali program-program strategis yang dicanangkan pemerintah tertuang dalam rencana pembangunan lima tahunan dan program tahun tidak berjalan sesuai harapan  Secara harfiah hubungan fungsional adalah adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena faktor proses , sebab akibat atau karena kepentingan yang sama,Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan wewenang yang harus di jalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan  yang baik .Dalam komunikasi penyelenggaraan pemerintahan antara organisasi Pusat baik kementerian atau lembaga non kementerian atau lembaga lainnya pada umumnya menempatkan hubungan fungsional melekat pada tentang struktur dan fungsi organisasi, hal ini berdampak bahwa hubungan fungsional antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor hubungan antarmanusia, jika memiliki hubungan antar manusia terbangun dengan baik maka akan berjalan dengan baik tetapi sebaliknya jika terjadi kebuntuan disana-sini maka komunikasi dan proses penyelenggaraan program terbengkalai dan bahkan ada yang keluar dari budaya organisasi. Sebenarnya disinilah antara lain terjadinya kebuntuhan komunikasi yang menyebabkan kegagalan program di daerah contoh ; program penanggulangan kemiskinan , program KB, program swasembada pangan dll .

C.     ASAS PEMERINTAHAN DAERAH

Asas penyelenggaraan pemerintah daerah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1. TUGAS PEMBANTUAN : penyerahan urusan , penugasan dari pemerintah (pusat) kepada daerah dan atau desa / dari pemerintah provinsi kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
2. Asas otonomi

1. Otonomi luas
2. Otonomi nyata
3. Otonomi yang dapat dipertanggungjawakan

a. Otonomi luas

daerah tersebut berwenang menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas hampir di semua bidang pemerintahan kecuali yang oleh UU ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat

b. Otonomi nyata

berarti bahwa pemberian otonomi daerah harus didasarkan pada factor – factor keadaan setempat yang memang benar – benar dapat menjamin daerah bersangkutan mampu secara nyata mengatur rumah tangganya sendiri.

c. Otonomi yang dapat dipertanggungjawakan dalam arti bahwa pemberian otonomi benar – benar sejalan dengan tujuannya untuk melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata

D. DAMPAK OTONOMI DAERAH

1. DAMPAK POSITIF

1. dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat
2. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
3. dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat
4. memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata
5. kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat.
6. dengan system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
8. peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya kemajuan pembangunan di seluruh daerah secara merata.                                          

2. Dampak negatif

1. adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara
3. dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah
4. rendahnya kemampuan daerah dalam menyusun regulasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Orientasi daerah yang menginginkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peraturan daerah untuk menambah anggaran pembangunan di daerah ternyata berpotensi menjadi boomerang yang justru mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
5. penyusunan regulasi yang tidak sesuai dengan teknik legal drafting juga pada akhirnya berpotensi membuat peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
6.  membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta memungkinkan terjadinya kontrol yang kuat dari para elit politik di tingkat lokal (daerah).
7. dampak otonomi daerah yang negatif karena tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh pihak yang akan berperan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, serta tidak didahului dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik itu berupa sarana dan prasarana fisik maupun regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif
8. sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti
9. bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah
10. bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah.
11. Eksploitasi Pendapatan Daerah

Diluar itu semua , otonomi daerah memang bertujuan baik bagi diri kita semua, bagi bangsa dan Negara , menyebabkan hal negative karena kita belum siap dengan hal itu atau bahkan kualitas manusia (masyarakat  Indonesia yang harus di tingkatkan )

Namun , banyak hal positif yang dapat kita ambil dari tujuan otonomi daerah ini

E. HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM

1.hak  yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi

Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan

—  Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

—  Memilih pimpinan daerah.

—  Mengelola aparatur daerah.

—  Mengelolah kekayaan daerah.

—  Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

—  Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

—  Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

—  Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 21, terdapat lima belas kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu:

-Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

*Mengembangkan kehidupan demokrasi.

*Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

*Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

*Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

*Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

*Mengembangkan sistem jaminan sosial.

*Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

*Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

*Melestarikan lingkungan hidup.

*Mengelolah administrasi kependudukan.

*Melestarikan nilai sosial budaya.

*Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan  sesuai dengan kewenangannya.

*Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, , dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam  sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efesien, efektif, transparan, akunrabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum pemerintahan daerah : UUD NKRI1945 (PASAL 18 18A 18B ) . UU NO 32 TAHUN 2004